Sabtu, 24 April 2010

Menjelang PPDB, Orangtua Mengencangkan Ikat Pinggang

Menjelang PPDB, Orangtua Mengencangkan Ikat Pinggang

Seperti tahun-tahun lalu, setiap menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB), orangtua harus dapat mengencangkan ikat pinggang agar anak-anak dapat masuk sekolah baru. Hampir dapat dipastikan tak ada orangtua tega melihat anaknya tidak sekolah gara-gara tidak memiliki uang. Banyak orangtua telah menyadari bahwa pendidikan anak-anak itu penting. Orangtua tentu berusaha sekuat tenaga, termasuk mencari strategi agar uang pendapatan rutin -itu kalau yang rutin, jika tidak rutin justru lebih berat lagi- dapat dipakai untuk keperluan sehari-hari, juga untuk kepentingan masuk sekolah baru. Oleh karena itu, strategi ”mengirit-irit” demi semua kebutuhan terpenuhi dipilih oleh orangtua. Yang penting makan masih bisa meski tidak seperti biasa, anak pun dapat masuk sekolah baru.

Memang pada kenyataannya, setiap masuk sekolah baru, selalu membutuhkan anggaran. Uang pendaftaran tidaklah mahal. Artinya, masih dapat terjangkau oleh orangtua -terutama- yang mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri karena kriteria nilai mencukupi. Kalau ke sekolah swasta mungkin agak mahal. Akan tetapi, bagaimana pun juga demi anak orangtua tetap berusaha. Tidak hanya sampai di sisni. Sebab, jika telah diterima, harus ada uang untuk seragam, buku, dan uang gedung (atau istilahnya uang sumbangan pengembangan prasarana). Nah, yang ini umumnya anggarannya ”besar”. Anggaran yang harus dilunasi terlebih dahulu secara cash, tentu yang terkait dengan kebutuhan siswa, seperti seragam dan buku. Untuk uang sumbangan pengembangan prasarana (USPP) umumnya dibayar secara mengangsur dengan batas waktu satu semester atau satu tahun.

Tetap akan dilayani apabila ada orangtua yang meminta ”keringanan”. Karena namanya saja ”keringanan”, jelas tidak bisa gratis. Orangtua mungkin tinggal membayar sekian persen dari semua tangggungan USPP dan tetap diizinkan mengangsur.

Jumlah USPP antarsekolah negeri tidak sama. Tergantung sekolah bersangkutan memiliki proyek pembangunan apa tidak. Jika sedang membangun tentu lebih mahal dibanding dengan sekolah yang tidak berproyek membangun. Demikian juga nilai ”jual” sekolah di masyarakat. Maksudnya, sekolah yang di mata masyarakat (baca: pasar) berkualitas, tentu USPP-nya lebih mahal. Sekolah-sekolah yang termasuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) atau yang sudah SBI, misalnya. Tidak hanya USPP, tetapi uang bulanan -yang di sekolah non-RSBI dan SBI tidak membayar- juga mahal. Ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Di Kudus, misalnya, yang termasuk kota kecil saja, uang bulanan untuk SMP RSBI/SBI telah mencapai rentang 150.000 hingga 200.000 rupiah atau bahkan ada yang lebih (tergantung tingkat perekonomian keluarga/orangtua, dalam arti yang kaya mungkin membayarnya lebih mahal lagi). Apalagi di tingkat SMA, tentu lebih mahalan lagi.

Sekolah yang termasuk RSBI/SBI dengan demikian akan semakin melecit kualitasnya, baik secara akademik maupun nonakademik. Hal ini terjadi karena semua kegiatan penunjang berjalan dengan lancar dan penuh ”semangat” sebab ”persediaan” biaya yang meskipun jumlahnya relatif banyak dapat terpenuhi. Berbeda dengan sekolah-sekolah non-RSBI dan SBI, yang siswanya memang tidak membayar uang bulanan. Kegiatan penunjang pengembangan pendidikan di sekolah-sekolah demikian mungkin masih ada meski kurang ”semangat”.

Dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah ternyata tidak mencukupi untuk men-suport kegiatan penunjang pengembangan pendidikan anak-anak di sekolah non-RSBI/SBI. Oleh karena itu, ketika pemerintah meluncurkan program ”sekolah gratis”, dengan kompensasi dana BOS -yang tak dapat memenuhi kebutuhan biaya sekolah itu- disadari atau tidak, memunculkan rasa ”ketidaknyamanan” aktivitas kependidikan di sekolah bersangkutan. Tidak nyaman karena (sebetulnya demi memacu kualitas pendidikan), di satu sisi sekolah tak mungkin menarik biaya bulanan dari orangtua, namun di sisi lain pemerintah belum bisa mencukupi ongkos pendidikan. Jadinya, keberlangsungan pendidikan di sekolah tersebut ”mengambang/menggantung”.

Ah, andai saja uang rakyat yang berjumlah banyak ditilep para koruptor itu dikembalikan ke kas negara, dan pelaksana negara tidak hanya menggantung program ”sekolah gratis”, tetapi ”melepaskan” program ”sekolah gratis” secara penuh -tentu dengan konsekuensi anggaran BOS naik demi keberlangsungan pendidikan secara maksimal- maka tak perlu lagi ada orangtua yang mengencangkan ikat pinggang menjelang PPDB, bahkan selama anaknya bersekolah. Kapan ya?

5 komentar:

  1. andai saja uang para koruptor masuk ke kas negara, belum ada jaminan pendidikan gratis bisa terwujud, pak. biasalah. kalau ada duwit, pasti banyak pihak yang minta jatah. yang pertama berteriak pasti para wakil rakyat dan para pejabat yang minta gaji naik, hehe ... walhasil, ortu pun tetep harus cucul duwit utk menyekolahkan anaknya.

    BalasHapus
  2. ada yg bilang sekolah di Indonesia itu gratis... itu bohong besar. Tas, buku, seragam, biaya transportasi, les... itu semua termasuk syarat untuk bisa tetap brsekolah di Indonesia, jadi siapa yg bilang sekolah di Indonesia itu gratis ??? PEMBOHONG

    BalasHapus
  3. Wah, meskipun anak saya belum ada 1 bulan, dah harus dialokasikan dari sekarang anggaran untuk pendidikannya kelak.
    Mengantisipasi mahalnya pendidikan tahun2 yang akan datang

    BalasHapus
  4. Saya jungkir balik mendidik anak-anak (diiringi doa) agar mereka bisa diterima di sekolah negeri yang relatif murah dibanding swasta, disamping mutu PTN jelas terjamin karena telah sekian puluh tahun.
    Dan syukurlah, kedua anak kami, sejak SD s/d PTN semuanya negeri...Alhamdulillah

    BalasHapus
  5. dan yang paling apes itu kalo kakanya mau masuk kulah, adeknya mau SMA, anak ketiga mau SMp, dan si bungsu mau TK!
    gag cuma deg-degan buat keterima ato gag, biayanya juga..astaga..
    Hidup KB!

    BalasHapus

""