Senin, 17 Mei 2010

Intervensi (Sekolah Asal) yang Tak Mendidik

Intervensi (Sekolah Asal) yang Tak Mendidik

Banyak orang piawai ”membaca” peluang dalam suatu moment tertentu, namun sering menyembunyikan etika di balik harapan. Kalau ikhtiar demikian masih di seputar bidang bisnis, agaknya tidaklah terlalu mengganggu. Meski sebetulnya bisnis pun tak harus meninggalkan etika. Pebisnis tentu tetap sepakat jika dalam berbisnis melibatkan etika, etika bisnis (namanya). Maka, kalau dijumpai sebuah toko tiba-tiba kehilangan konsumen dan konsumennya beralih terkonsentrasi ke toko lain, jangan-jangan memang toko yang kehilangan konsumen (benar-benar) kurang memerhatikan etika berjual. Katakan, misalnya, barang dengan kualitas dan ukuran sama, harga jual jauh berbeda. Maksudnya, di toko yang kehilangan konsumen harganya jauh lebih mahal ketimbang harga di toko yang diserbu konsumen ”pindahan” tadi. Ternyata ada ”harga” yang harus dibayar ketika abai terhadap etika.

Itulah sebabnya, sangat memprihatinkan jika ternyata, kini, banyak sekolah yang kurang memerhatikan etika dalam menghadapi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ditengarai ada beberapa sekolah yang terkesan ”ngotot” agar output-nya dapat diterima di sekolah favorit. Sebab, mungkin (saja) logika yang dipegang adalah jika banyak output-nya diterima di sekolah favorit berarti sekolah tersebut bermutu. Dengan demikian sekolah tersebut akan diserbu masyarakat konsumen untuk memasukkan anaknya sebagai peserta didik baru. Logika ini (sebetulnya) tidak mutlak benar. Sebab, faktanya ada cara-cara yang ditempuh -untuk mencapai harapan- mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial.

Bayangkan, ada sekolah asal yang jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tes masuk di sekolah favorit, berbuat tidak adil. Ketidakadilan itu terbaca lewat adanya pembedaan pemberian layanan antara anak yang mendaftar di sekolah favorit dengan yang di sekolah ”biasa”. Memang benar meski ujian belum selesai, sekolah-sekolah favorit telah membuka PPDB; sementara sekolah-sekolah ”biasa”, membuka PPDB-nya tak hanya menunggu ujian selesai, namun juga hingga hasil ujian diumumkan. Meski demikian, toh sebetulnya tak perlu membedakan layanan pembelajaran kepada anak. Artinya, baik yang mendaftar di sekolah favorit maupun yang di sekolah ”biasa” harus mendapatkan layanan pendidikan yang sama.

Ketika dijumpai ada anak yang merasa ”dirugikan”, lalu menyampaikan ”keluhan” kepada orangtua/wali murid mengenai tindakan sekolah asal yang tak adil itu, hampir dapat dipastikan anak bersikap objektif. Artinya, anak itu -terutama anak SD- mengatakan apa adanya atas perlakuan yang diterima, tidak menambah atau mengurangi. Kalau sekolah asal memperlakukan ”baik”, anak (tentu) mengatakan ”baik”; demikian juga jika sekolah asal memperlakukan ”kurang baik”, anak (pasti) mengatakan ”kurang baik”.

Agaknya tidak mungkin anak mengatakan tak sesuai kenyataan. Anak cenderung jujur. Oleh karena itu, ketika saya mendengar beberapa anak SD kelas VI, di sekolah anak saya, mengatakan bahwa hanya anak-anak yang mendaftar di sekolah favorit yang diberi pengayaan pelajaran bahasa Inggris, sementara anak-anak yang mendaftar di sekolah ”biasa” tidak, saya terkejut. Jelas fakta ini menunjukkan bahwa ada sekolah asal yang mengabaikan nilai-nilai semangat kesetaraan. Pembedaan layanan pembelajaran tersebut melanggar hak-hak anak tertentu. Apakah anak yang mendaftar di sekolah ”biasa” akan merosotkan kualitas sekolah asal?

Barangkali kalau mau berpikir positif, yaitu, misalnya, pengayaan pelajaran bahasa Inggris diberikan kepada semua anak -tak membedakan antara anak yang mendaftar di sekolah favorit dan ”biasa”- niscaya membawa banyak keuntungan. Di antaranya, di samping proses pembelajaran berlangsung dengan ”damai” karena tak ada anak yang merasa dirugikan, juga akan membangun citra positif sekolah asal jika bahasa Inggrisnya anak-anak yang mendaftar di sekolah ”biasa”, baik. Sebaliknya, akan membangun citra negatif sekolah asal kalau bahasa Inggrisnya anak-anak yang mendaftar di sekolah ”biasa”, kurang baik (karena tak diberi hak untuk ikut pengayaan). Maka, memberikan pelayanan pembelajaran yang merangkul semua anak (tentu) lebih berarti. Ini kasus yang pertama.

Kasus yang kedua adalah: ada orangtua/wali murid yang disuruh oleh sekolah asal untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah favorit karena memang anaknya pintar, namun agaknya sekolah asal tak melihat latar belakang ekonomi orangtua/wali murid (keluarga). Sekolah asal tentu berharap (seperti juga dalam kasus yang pertama di atas) jika anak diterima di sekolah favorit, beranggapan bahwa sekolah bersangkutan ”bermutu”. Akan tetapi, disadari atau tidak, tindakan seperti ini agaknya juga kurang arif, apalagi kurang menghiraukan kondisi perekonomian keluarga.

Saya berpikir bahwa ikhtiar tersebut termasuk bentuk promosi sekolah asal untuk memikat hati masyarakat. Sayang promosi yang dilakukan kurang elegan. Agaknya beberapa sekolah asal harus menyadari bahwa sebetulnya ”mutu” sekolah asal tak cukup dipandang dari output-nya (banyak) diterima di sekolah favorit. Justru ketika pelayanan pembelajaran diberikan tanpa memandang ”muka”, pilih kasih, yang tak menutup kemungkinan membangun prestasi semua anak, akan sangat menguntungkan sekolah asal -meski mereka (output-nya) berdiaspora mendaftar ke berbagai sekolah. Karena, berarti spektrum area promosi sekolah asal menjangkau (luas) masyarakat.

5 komentar:

  1. doh, repot juga kalau cara2 seperti itu masih juga muncul menjelang pendaftaran murid baru, pak.

    BalasHapus
  2. Saya agak bingung, bukankah masuk sekolah favorit juga tak mudah, ada kriteria tertentu. Dan apa arti sekolah favorit tsb...karena lulusannya banyak diterima PTN terkenal atau apa?

    Pak, kedua anakku lulusan SD inpres, SMP Negeri yang dekat rumah, juga SMA Negeri yang dekat rumah (walau nilainya bisa masuk SMA unggulan). Syukurlah keduanya bisa diterima di UI dan ITB...

    BalasHapus
  3. @Pak Sawali:
    Nah, itulah, Pak, ternyata dunia pendidikan belum semuanya memahami/atau berpura-pura tak memahami bahwa langkah-langkah semacam itu tak benar dan tak mendidik.

    @Bu Edratna:
    Ya Ibu, kriteria pasti ada. Di antaranya, nilai bagus. Cuma kan ada juga orangtua/wali murid yang tak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit karena sekolah favorit berbiaya mahal.

    Nah, kalau yang tak sekolah favorit karena terbentur biaya lalu tak diberi pelayanan pembelajaran yang sama dengan anak yang akan masuk ke sekolah favorit, kan itu namanya tak adil.

    Baik jika masyarakat dan sekolah menyadari bahwa semua sekolah yang disediakan oleh pemerintah (negeri) itu baik bagi semua. Jadi, tak perlu membeda-bedakan sekolah.

    BalasHapus
  4. Jadi tampaknya areal pendidikan sudah terinfeksi bisnis ya, Pak?

    Agak repot memang, meski saya tak menolak untuk adanya 'campur tangan' bisnis dalam pendidikan karena kan 'jer basuki mowo bea" asal jangan dikit2 uang melulu...

    BalasHapus
  5. sayang banget kalo bisnis terlalu masuk ke dunia pendidikan. iya kalo berdampak positif, kalo malah bikin pendidikan itu jadi kotor, kan rugi

    BalasHapus

""