Sabtu, 01 Mei 2010

Masyarakat, Laboratorium Pendidikan

Masyarakat, Laboratorium Pendidikan
(Tanggapan atas Catatan Rustam Aji)

Memang harus diakui bahwa di negeri ini telah terjadi kebobrokan moral, yang sebetulnya tak hanya dialami pemuda (yang di dalamnya ada pelajar), tetapi juga orang dewasa. Terkait dengan kebobrokan moral pemuda, seperti diungkapkan dalam Catatan Rustam Aji, Pemimpin Redaksi Radar Kudus, yang berjudul ”Pelajar dan Masa Depan Bangsa”, di Radar Kudus, Senin (19/4), menyuguhkan beberapa bukti. Pertama, beberapa pelajar (yang tak mengikuti unas) malah asyik berbuat mesum di warung internet (warnet) tertangkap basah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); kedua, beberapa pelajar juga ditangkap polisi karena nekad mencuri komputer sekolah; ketiga, beberapa pelajar terazia Satpol PP saat tengah menenggak minuman keras (miras); keempat, seorang siswi yang tengah ”berpacaran” dengan seorang karyawan, terazia oleh Satpol PP ketika sedang asyik di belakang GOR Wergu, Kudus.

Akan tetapi, rasanya kurang arif jika Rustam Aji secara terang benderang dalam tulisan tersebut -atas terjadinya kebobrokan moral pemuda (yang di dalamnya ada pelajar) itu- hanya menyalahkan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Apalagi menyalahkannya hanya berdasarkan pada statemen seorang pegawai teras Disdikpora Kudus, yang mengatakan bahwa tak perlu sanksi hukum bagi pelajar yang berbuat nekad seperti di atas karena mereka masih dalam masa pubertas (pencarian jati diri/peralihan dari muda ke dewasa), mereka cukup diberi bimbingan dan pengertian. Perlakuan demikian terbukti efektif karena mereka tak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan bukti, tak ditemukan pelajar yang terazia Satpol PP dengan orang yang sama.

Sejujurnya, saya pun kurang setuju praktik solusi yang disampaikan oleh seorang pegawai teras Disdikpora Kudus itu. Seharusnya perlu ada pemilahan kasus kemudian penentuan solusinya. Kalau kasusnya telah memasuki ranah kriminal, tentu pihak kepolisian yang lebih berhak menangani meskipun pelakunya seorang pelajar, apalagi jika perbuatan itu dilakukan di luar jam sekolah. Kalau kasusnya perilaku mesum, yang ternyata tak hanya melibatkan pelajar, tetapi juga karyawan (seperti kasus di atas), Satpol PP dapat bekerja sama dengan sekolah, Disdikpora, orangtua, dan masyarakat. Kasus kedua inilah yang solusinya mungkin tepat berupa bimbingan dan pengertian, meski dapat saja berlanjut pada sanksi penskorsan.

Pemikiran ini berangkat dari pemahaman bahwa tanggung jawab pendidikan berada di tangan tri pusat pendidikan, yakni keluarga, pemerintah (sekolah dan Disdikpora), dan masyarakat. Rasanya, hampir dapat dipastikan tak ada orangtua yang memberi pembelajaran ”perilaku menyimpang” untuk anaknya, seperti berbuat mesum dan kriminal. Justru sebaliknya, teladan yang diberikan kepada anak dalam keluarga mengandung nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagai contoh, sejak kecil, anak-anak telah dididik bertutur dan bersikap sopan terhadap orang lain; sejak kecil, mereka juga dididik lewat lembaga-lembaga keagamaan, semisal, masjid, gereja, wihara, pura, dan sebagainya.

Hal yang tak jauh berbeda dilakukan pula oleh sekolah, sebagai lembaga pembelajaran anak. Sejauh ini, secara kelembagaan, tak pernah ditemukan sekolah mengajari pelajar kelak menjadi ”keluaran” yang kontra produktif. Semua sekolah tentu bervisi dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Jika ditemukan ada pendidik/guru yang berperilaku ”menyimpang” tentulah itu bukan sebagai sebuah lembaga, tetapi lebih sebagai oknum yang bermasalah dan karenanya dijatuhi sanksi. Sekolah -terbukti sampai kini- masih eksis menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengawal pembelajaran anak-anak, penerus masa depan bangsa.

Sekolah memang menyadari tugas yang diemban tak sebatas mengajar, tetapi juga mendidik -meski sebetulnya tak sebanding. Maksudnya, jam untuk mengajar lebih banyak, sementara jam untuk mendidik lebih sedikit. Mengajar terkait dengan mempelajari dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan, sedangkan mendidik terkait dengan membentuk/membangun moral dan mental anak. Tidak ada waktu khusus pembelajaran moral/tata krama. Pembelajaran tersebut lebih banyak ter-include di jam untuk mengajar.

Oleh karena itu, sekali lagi, kurang arif jika terjadinya kebobrokan moral pemuda (yang di dalamnya ada pelajar) seakan-akan dilepaskan dari peran masyarakat, cukup ditimpakan pada sekolah belaka. Mengapa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kalau masyarakat diartikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, maka sah jika dikatakan ada masyarakat pelajar, pedagang, media, pers, zyber, buruh, preman, penjudi, pegawai, pemabuk, pejabat, dan sebagainya. Masyarakat dengan demikian menyerupai sebuah laboratorium pendidikan (praktis) karena di dalamnya ada banyak hal yang dapat -dengan sangat mudah dan cepat- dilihat, dinikmati, dipelajari, diteliti, diteladani, bahkan digauli.

Nah, keberadaan pemuda (yang di dalamnya ada pelajar) yang hidup berbaur di masyarakat berarti tengah memasuki laboratorium pendidikan (praktis) yang menawarkan beragam fenomena hidup. Pemuda (pelajar), yang disepakati sebagai generasi yang memasuki masa ”pencarian jati diri” itu, dengan demikian memiliki banyak model yang dapat ditiru.

Sayang, kini, masyarakat yang menjadi wadah menemukan model untuk ditiru itu cenderung menawarkan nilai-nilai hidup yang mengabaikan integritas, kesederajatan, kebersahajaan, kesetiaan, dan kebersamaan -untuk menyebut beberapa saja. Terbukti, dengan begitu mudah dijumpai -melalui media atau langsung- penegakan hukum tidak pernah terbukti, pejabat publik terlibat korupsi, selalu ada baku hantam anggota dewan dalam sidang, politik uang pilkada, perselingkuhan dan kawin-cerai publik figur, dan sebaginya, termasuk yang masih hangat di ingatan kita adalah kasus makam Mbah Priok, yang mencederai puluhan bahkan menewaskan beberapa warga.

Ditambah, masyarakat seolah (justru) mengukuhkan gaya hidup instan, hedonis, konsumeris, dan individualis. Dan, demi memenuhi tuntutan hidup begitu mendorong orang melakukan tindak kejahatan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan demikian, diakui atau tidak, sebenarnya di laboratorium pendidikan (praktis) inilah pemuda (pelajar) begitu mudah mendapat banyak ”masukan” yang mewarnai karakter mereka. Maksudnya, kalau masyarakat tempat bertumbuh pemuda (pelajar) itu penuh kekerasan dan tipu muslihat, akan muncul generasi brutal dan pembohong; kalau masyarakat tempat bertumbuh pemuda (pelajar) itu penuh cinta perdamaian dan keterbukaan, akan muncul generasi saling menghormati dan memuja ketulusan.

Dan, diakui atau tidak, sekolah yang berperan lebih banyak di ranah keilmuan dan dalam waktu yang relatif singkat -jika dibandingkan dengan kehadiran pelajar di masyarakat- mendampingi pelajar, tak cukup ”membekali” pelajar mampu membentengi diri dari ”ledakan” buram fenomena hidup yang tumpah ruah di masyarakat -sebagai ruang laboratorium pendidikan (praktis) tersebut.

Tentulah Gayus Halomoan Tambunan saat masih berpendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi baik-baik saja, dalam arti tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal. Apalagi pendidikan terakhir di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) adalah Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) di bawah Departemen Keuangan (sekarang Kementrian Keuangan), yang tidak setiap orang dapat masuk. Semua orang yakin bahwa di STAN tidak ada materi kuliah untuk melakukan korupsi/kolusi. Akan tetapi, Gayus tidak bodoh untuk merekam semua ”perbuatan menyimpang” siapa pun yang dijumpainya di masyarakat, baik langsung maupun lewat media.

Tercenganglah banyak orang kemudian tatkala Gayus terkuak nilep uang negara miliaran rupiah. ”Perbuatan menyimpang” itu boleh jadi karena rekaman Gayus yang telah demikian banyak sekaligus kesempatan berbuat sungguh memungkinkan. Dan, agaknya ”perbuatan menyimpang” para pelajar yang disuguhkan Rustam Aji sebagai bukti kebobrokan moral pemuda (pelajar) di atas berangkat dari sebab yang sama, yakni jajak rekam mereka atas ”keganjilan” fenomena hidup yang tersaji di masyarakat sangat menggoda.

Artikel di atas dimuat di Radar Kudus , Senin (26/4/2010)

3 komentar:

  1. wah menarik banget diskusinya..
    sayang di tempat saya cuma ada Bali post..
    ;)

    BalasHapus
  2. sepakat sekali, pak sungkowo, sekolah tak bisa dijadikan sbg kambing hitam terhadap merebaknya perilaku anomali di kalangan pelajar. ini memang menjadi tantangan berat ranah dunia pendidikan ketika nilai2 yang berkembang di tengah2 masyarakat justru bertentangan dengan nilai2 luhur baku yang ditanamkan di sekolah, perlu ada sinergi dari tripusat pendidikan itu.

    BalasHapus
  3. Saya paling sebel kalau orang hanya menyalahkan sekolah, lha anak-anak di sekolah kan hanya beberapa jam.
    Sejak lahir sampai siap TK anak dididik di lingkungan orangtua, ini yang merupakan pendidikan dasar untuk membuat anak disiplin, lembah manah, dsb nya. Kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan teman.

    Dan apa yang penting lagi? Jika kita memilih pasangan hidup yang salah plus lingkungan pergaulan salah, tamatlah riwayatnya...walau awalnya orangtua mendidik secara benar.
    Justru karena itu, orangtua tak bisa lengah, tetap memonitor dan berdoa agar anak-anak kita selalu dijaga Nya, untuk selalu berada di jalan yang benar.

    BalasHapus

""