Minggu, 23 Mei 2010

Pendidikan yang Memberi Ruang

Pendidikan yang Memberi Ruang

Beberapa tahun terakhir, terutama menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB), ada semacam gejala psikologis yang menimpa, baik anak-anak yang mau bersekolah maupun orangtua/wali murid yang hendak menyekolahkan anaknya. Anak-anak yang hendak mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi, seperti dari SD ke SMP/MTs, dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran itu semakin jelas ketika anak hendak mendaftar ke sekolah yang difavoritkan masyarakat. Secara kualitas keilmuan, mungkin saja, mereka memenuhi kriteria untuk diterima, hanya karena beban psikologis yang menggelayuti, mereka kehilangan kepercayaan diri, yang membawanya pada keputusan ”urung mendaftar”.

Sementara itu, kekhawatiran orangtua/wali murid (terutama yang tingkat ekonomi menengah ke bawah) lebih pada pembiayaan/anggaran yang harus ditanggung saat hendak mendaftarkan anak sekolah. Fakta yang sering dijumpai di masyarakat adalah orangtua/wali murid selalu menanyakan ”berapa uang gedung” ketika hendak mendaftar ke salah satu sekolah. Bahkan, tahun kemarin, teman saya bercerita mengenai terjadinya ”transaksi” pembiayaan pendidikan anaknya saat mau mendaftar di salah satu sekolah favorit di kota kecilnya. Barangkali hanya karena ”nawarnya” kurang sesuai dengan ”target” sekolah, anaknya urung bersekolah di lembaga pendidikan itu.

Gejala psikologis itu semakin tampak ketika muncul kebijakan ”labelisasi sekolah”. Ada sekolah ”biasa”, rintisan sekolah standar nasional (RSSN), sekolah standar nasional (SSN), rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), dan sekolah bertaraf internasional (SBI). ”Labelisasi sekolah” itu berlaku untuk negeri dan swasta. Diakui atau tidak, sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini tenaga pendidik dan kependidikan di semua sekolah (terutama negeri) meskipun berbeda ”label” (dari yang ”biasa” hingga SBI) kemampuannya tidaklah jauh berbeda.

Akan tetapi, image yang ada di masyarakat terbentuk bahwa sekolah ”biasa” lebih jelek jika dibandingkan dengan RSSN; RSSN lebih jelek kalau dibandingkan dengan SSN; SSN tak sama kualitasnya dengan RSBI; demikian juga RSBI levelnya berada di bawah SBI. Itulah sebabnya, masyarakat bersikap memfavoritkan sekolah tertentu dan mengabaikan sekolah lain berdasarkan ”label” tersebut. Kini yang menjadi pujaan masyarakat adalah sekolah yang ”berlabel” RSBI atau SBI. Akibatnya, banyak orangtua/wali murid -yang merasa anaknya berkemampuan lebih kalau dibandingkan dengan anak lain- berbondong-bondong mendaftar ke sekolah tersebut. Sementara itu, orangtua yang merasa anaknya berkemampuan sedang, mendaftar ke SSN. Demikian juga orangtua yang memandang anaknya berkemampuan pas-pasan, akan mendaftar ke RSSN atau ”biasa”.

Tidak berhenti sampai di sini. Sebab, bisa jadi setelah melalui seleksi, harapan pupus karena anak tak diterima. Berarti mereka harus mencari sekolah lain, yang levelnya agak di bawah. Dan, ini tentu berdampak pada bergesernya anak yang mendaftar di sekolah tersebut. Begitu juga anak yang tergeser tadi tentu mendaftar di sekolah lain, yang mau tidak mau harus menggeser pendaftar lain. Dampak karambol semacam ini akan terus bergulir selama waktu pendaftaran belum ditutup. Inilah kenyataan yang selama ini terjadi di masyarakat selama musim pendaftaran sekolah. Masyarakat, dalam hal ini orangtua/wali murid dan anak, benar-benar mengalami ”ketidaknyamanan” batin karena ada perasaan takut, khawatir, dan cemas. Jelas pendidikan dengan demikian kurang familiar, belum memberikan ruang bagi kepentingan masyarakat yang relatif beragam.

Semakin ”tidak nyaman” (lagi) manakala keberadaan ”labelisasi sekolah” yang telah mendapatkan pengakuan, tetapi ketika ada event-event terkait dengan (pengembangan) pendidikan anak, tak ada pemilahan. Beberapa lomba yang akhir-akhir ini diadakan, semisal lomba pelajar berprestasi, OSN, dan cerdas cermat, semua sekolah -tanpa melihat ”label sekolah”- boleh mengikuti. Perlakuan demikian jelas tidak adil. Sebab, kemampuan anak dari sekolah yang memiliki ”label” berbeda tentulah berbeda pula. Taruhlah misalnya, anak yang bersekolah di RSBI/SBI jelas kemampuan intelektual/keterampilannya jauh lebih baik daripada anak yang bersekolah di sekolah ”berlabel” lain. Kalau pada kenyataannya tetap ”dipertemukan” dalam lomba, niscaya kekalahan jatuh pada sekolah ”berlabel” lain tadi.

Jika pola pendidikan demikian tetap dipertahankan, disadari atau tidak, telah memformalkan pembunuhan karakater sekolah (dan secara tidak langsung, pembunuhan karakter anak). Betapa tidak, sekolah-sekolah yang dianggap ”pinggiran” jelas tak akan berkembang. Dan, itu berarti, anak-anak yang bersekolah di sekolah tersebut tak juga dapat mengembangkan potensi diri. Dalam kompetisi apa pun, lawan yang tak selevel akan berdampak pada pertumbuhan yang tak maksimal, baik bagi yang berlevel tinggi maupun yang rendah. Katakan misalnya, anak/peserta dari RSBI/SBI, secara psikologis, semangat kompetisinya akan ”berkurang” manakala diketahui lawan kompetisinya tak sebanding. Demikian juga, anak/peserta dari sekolah ”biasa” akan tak bergairah berkompetisi ketika dilihat lawannya terlalu tangguh.

Dengan demikian, jelas bagi kita, keberlangsungan pendidikan -selama ini ternyata- kurang dapat memberi ruang bagi masyarakat konsumen, baik anak-anak maupun orangtua/wali murid untuk beraktualisasi secara kreatif dan kompetitif. Maka, sangat mendesak dimunculkan pemikiran yang lebih demokratis dalam pengelolaan pendidikan sehingga seluruh kebutuhan masyarakat konsumen dapat terpenuhi. Pendidikan memang harus mampu memberi ruang bertumbuh dan berkembang secara optimal. Semoga.
Artikel di atas dimuat di Radar Kudus, 18 Mei 2010

6 komentar:

  1. Labelisasi ini kan sebenarnya dilatarbelakangi oleh besaran proyek bantuan dana. Di desa2 masih ada sekolah yang atapnya mau ambrol tdk dikucuri dana, tetapi sekolah yang sdh berkecukupan (karena berlabel SSN/RSBI/SBI) malah terus saja digelontor bantuan dan ironisnya di sekolah2 tersebut banyak juga siswa yang tidak lulus UN.

    BalasHapus
  2. kalau menurut saya om,labelisasi hanya menang "nama" secara psikologis. tetapi semua kembali ke SDM pengajar dan juga anak-anak didik sendiri. memang tidak bisa dipungkiri,semua membutuhkan biaya untuk mencapai yang maksimal..tetapi itulah tantangan bangsa kita..kita bisa mencontoh pendidikan di Ponpes Gontor (Novel Negeri 5 Menara) walau dengan kesederhanaan tetapi dengan disiplin tinggi bisa memunculkan tunas2 bangsa yang berkualitas..

    BalasHapus
  3. @Pak Mursyid
    Di Kudus, juga demikian Pak. Sekolah yang berlabel RSBI justru ada siswanya yang belum lulus UN dan harus mengikuti UN Ulangan. Sementara itu, ada sekolah tak RSBI siswanya lulus 100%, seperti SMP1 Jati Kudus.
    Salam kekerabatan.

    @Keponakanda (Puji Hartoyo)
    Ya, benar yang kemenakanda katakan. Komentarmu begitu berbobot dan inspiratif. Sepertinya menarik novel itu. Sayang, aku belum baca.
    Salam kekerabatan.

    BalasHapus
  4. Pak, saya nggak terlalu mengikuti lagi soal tata aturan dan perkembangan dunia pendidikan Indonesia, tapi satu hal yang pasti saya percaya adalah politisasi dalam dunia pendidikan bagaimanapun modelnya akan berakibat buruk pada si anak didik....

    Selamat tulisan ini masuk ke surat kabar!

    BalasHapus
  5. Dan, fakta itulah yang ada di Indonesia Om sehingga banyak anak Indonesia yang "ingin maju" belajar di luar negeri.

    BalasHapus
  6. labelisasi sekolah seringkali datang juga dari masyarakat sendiri, pak. merekalah yang menciptakan labelisasi dan stigma terhadap sekolah2 tertentu. padahal, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah yang berlabel hebat belum sehebat apa yang dicitrakan.

    BalasHapus

""