Senin, 14 Juni 2010

Mengangkat Martabat Gepeng, Perlu Terapi Psikologis

Mengangkat Martabat Gepeng, Perlu Terapi Psikologis


Fenomena sosial gelandangan dan pengemis (gepeng) hampir dapat dipastikan dijumpai di banyak kota, baik di kota kecil maupun besar. Keberadaan gepeng dirasakan mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Sebab, di samping mereka sering “merepotkan” sebagian pengguna jalan, juga menimbulkan pemandangan kota kurang sedap dipandang mata. Mungkin karena alasan itulah sehingga muncul ungkapan “gepeng adalah sampah masyarakat”.

Akibatnya, sweeping dan pembinaan dilakukan oleh aparat, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) demi menertibkan dan membuat pesona indah kota. Akan tetapi, faktanya, gepeng terus (saja) ada. Tak ada tanda-tanda berkurang. Bahkan, dari waktu ke waktu cenderung bertambah. Jelas kenyataan ini semakin mengurangi ”kenyamanan” pemakai jalan. Apalagi, ada juga gepeng (terutama pengamen jalanan) yang tak segan-segan ”melukai” mobil jika si pengemudi kurang menghiraukan mereka hanya karena (mungkin) situasi jalan begitu ramai yang membutuhkan konsentrasi penuh.

Memang harus diakui tak semua pengamen jalanan memiliki perilaku sama. Ada yang ”jahil” seperti tersebut di atas, bahkan ada juga yang dengan suara atau tatapan mata terkesan mengandung ancaman sehingga ”sasaran” mereka (akhirnya) mengulurkan ”pemberian” meski dengan kurang ikhlas. Pengamen-pengamen jalanan yang bersikap sopan pun ada. Meski ”sasaran” tak mengulurkan ”pemberian” entah karena tak ada ”recehan” atau faktor lain, mereka tetap menunjukkan raut wajah kalem nan renyah. Demikianlah keragaman karakter yang bisa ”terbaca” dari keberadaan pengamen jalanan.

Pengemis, yang hanya bermodal menjulurkan telapak tangan dan suara lirih minta dikasihani, juga bermacam-macam responnya ketika ”sasaran” kurang acuh. Ada yang bersikap biasa (saja), mlengos, hingga ngedumel karena kecewa. Meski begitu, karena kebanyakan pengemis itu wanita dan anak-anak, (nyaris) tak ada yang menunjukkan wajah serem. Hanya, sekadar untuk dimengerti, meskipun mereka (dapat dipastikan) tak pernah belajar psikologi, namun cukup pintar ”membaca” wajah ”sasaran”, mana yang berwajah derma dan tidak.

Meskipun Kudus, Jawa Tengah, tergolong kota kecil, namun tak pernah sepi dari gepeng. Gepeng hampir dapat dijumpai di beberapa titik persimpangan traffic light. Di antaranya, traffic light Sempalan (dekat Soto Pak Denuh), Alun-alun Simpang Tujuh, Nyah mBancan (sebelah selatan Kantor Jarum Pusat), dan Ngembal (sebelah barat Pabrik Rokok Jambu Bol). Juga di tempat-tempat umum, semisal POM bensin depan Mal Matahari Kudus, seputar area parkir Mal Matahari Kudus, dan yang lebih memrihatinkan banyak ditemukan di objek wisata religi, seperti di sepanjang tangga menuju Makam Sunan Muria, Colo, Dawe (kawasan Gunung Muria), bahkan di objek Menara Kudus (Makam Sunan Kudus) diperkirakan ada 14-20 gepeng.

Hal tersebut menunjukkan bahwa (ternyata) gepeng tak hanya pintar ”membaca” psikologi orang, tapi juga psikologi lingkungan. Tempat-tempat, seperti POM bensin (tentu) banyak uang ”recehan” kembalian membeli bensin yang memudahkan ”sasaran” untuk mau berderma. Apalagi di kawasan ziarah -seperti Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria- yang lebih sering dikunjungi orang ”jauh” yang niscaya ”menjaga” kejernihan batin, akan sangat mudah tergiur untuk mengulurkan ”pemberian”.

Akan tetapi, diakui atau tidak, dengan munculnya gepeng di persimpangan jalan (traffic light) saja dirasakan telah mengganggu pemakai jalan, apalagi di area-area ziarah semacam di Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria (tentulah) sangat mengurangi kenyamanan perjalanan religi peziarah. Konsentrasi religius mereka akan terganggu (hanya) karena munculnya banyak gepeng yang ”menghadang” perjalanan ziarah di kawasan tersebut.

Image yang mengesan dalam otak dan benak peziarah (kemudian) ialah bahwa kawasan tersebut terlihat kumuh, risih, dan seolah-olah pengambil kebijakan di daerah (setempat) kurang peduli meski hal serupa banyak juga dijumpai di objek-objek wisata religi di kota/tempat lain. Pencitraan yang ”kurang sedap” terhadap pengambil kebijakan itu (tentunya) tak hendak menyimpulkan bahwa pengambil kebijakan di daerah tak berupaya sama sekali. Tidak. Hanya, mungkin, para pengambil kebijakan kurang maksimal mengupayakan. Seperti, yang diakui oleh salah seorang anggota Komisi D asal Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kudus terkait dengan kecilnya anggaran jika dibandingkan dengan jumlah penyandang masalah sosial yang ada di Kudus, yakni tahun anggaran 2009 cuma 30 juta rupiah.

Andai pun kelak anggaran untuk menangani penyandang masalah sosial (baca: gepeng) dinaikkan demi pembinaan mereka agar memiliki life skills dan teknologi tepat guna, agaknya tak bakal meredakan persoalan gepeng. Sebab, pendekatan demikian telah banyak dicobakan bahkan secara berulang-ulang di banyak kota/tempat, namun problem gepeng tak pernah surut. Sebaliknya, justru (sekali lagi) dari waktu ke waktu cenderung bertambah.

Oleh karena itu, pendekatan keterampilan tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan psikologis. Pemikiran ini berangkat dari fakta yang sering terjadi. Mereka, gepeng, meski telah dididik keterampilan dengan harapan mereka (wajar) bekerja, tapi kemudian muncul lagi sebagai gepeng. Seakan mereka telah memiliki mind set yang tak bisa diubah untuk beralih profesi. Boleh jadi mereka lebih asyik mengemis ketimbang bekerja yang wajar karena tanpa repot-repot (dalam arti tak menguras tenaga dan memeras keringat) memperoleh uang. Jika benar dugaan ini maka jelas gepeng (memang) tak cukup diberi keterampilan praktis (yang tentu perlu biaya mahal), tapi juga terapi psikis agar dapat hidup wajar.

Ada dua bentuk terapi psikis, pertama, secara struktural. Artinya, mereka perlu diberi pembinaan ”kejiwaan” secara khusus untuk mengubah pola pikir mereka, yang melibatkan banyak pihak, tak cukup Satpol PP dan Dinsosnakertrans, tapi juga dinas yang lain, seperti Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta pakar psikologi. Kedua, secara kultural. Atas fenomena gepeng ini masyarakat memiliki peran penting. Disadari atau tidak, masyarakat turut menyuburkan budaya mengemis (mungkin) dengan dalih kasihan, iba, atau alasan lain. Masyarakat sebetulnya tahu bahwa banyak gepeng yang berperilaku ”mengada-ada” (misal, memanfaatkan anak kecil) agar dikasihani. Toh masyarakat tetap (saja) mengulurkan ”pemberian”. Ini sebuah kekeliruan pendidikan masyarakat. Jadi, masyarakat perlu selektif, bahkan menurut saya kalau perlu (atas legalitas pemerintah) diadakan semacam ”gerakan” masyarakat tak boleh mengulurkan ”pemberian” bagi gepeng.

Dalam kondisi demikian, tak menutup kemungkinan keterampilan hidup (praktis) yang telah diajarkan, dimanfaatkan untuk bekerja secara wajar. Apalagi jika selama kurun waktu tertentu pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, terus mengadakan pendampingan, tentu akan lebih membawa manfaat bagi mereka. Semoga.

5 komentar:

  1. Pak, kata orang lama, kere/miskin itu tak ditentukan oleh uang tapi oleh mental...
    Aku sepakat dengan langkah2 yang diuraikan di atas.

    Tuhan berkati

    BalasHapus
  2. Pemerintah juga sebenarnya harus benar-benar memperhatikan mereka pak ...!

    BalasHapus
  3. mereka sebenarnya hanyalah korban... korban dari sistem sosial ekonomi kita yg cenderung kapitalis dan hedonis.keinginan untuk mendapatkan uang secara praktis seperti yg mereka lihat di tayangan2 tv setiap harinya mau gak mau membentuk karakter seperti itu.ketimpangan sosial ekonomi juga ikut melahirkan barisan pengemis2 baru. saya pernah dekat denagn komunitas seperti itu, dan gak semua mereka akhirnya bisa hidup kaya dengan "bekerja" seperti itu, mereka lebih banyak yg kekurangan dan lebih barahnya lagi, juga terabaikan.

    BalasHapus
  4. terimakasih Pak masukannya ...., untuk posting tentang tempat-tempat dijambi selanjutnya saya akan mempertimbangkan masukan dari bapak ....

    BalasHapus

""