Minggu, 08 Agustus 2010

Sekolah, Tempat Pembudayaan Diskusi

Sekolah, Tempat Pembudayaan Diskusi

Ketika sebuah pembelajaran di kelas berlangsung dalam diskusi di kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok beranggotakan sekitar empat sampai lima siswa, ternyata memunculkan berbagai pernyataan dari guru-guru yang mengamati proses pembelajaran tersebut. Namun, pernyataan-pernyataan itu hampir senada. Yaitu, ada siswa pendominasi pembicaraan; ada yang kurang berani berpendapat; bahkan ada juga yang bersikap ”mengikut” saja.

Mungkin karena kemampuan siswa memang berbeda satu dengan yang lain, maka wajar ketika muncul hanya satu atau dua siswa yang mendominasi dalam berdiskusi. Keberlangsungan diskusi yang hanya ada dominasi pembicara jelas menjadikan diskusi itu kurang ”hidup”. Diskusi tidak melibatkan semua siswa turut ambil bagian. Yang mendominasi pembicaraan dalam diskusi umumnya siswa yang memiliki kelebihan ketimbang siswa yang lain dalam kelompok diskusi itu. Diskusi terasa monoton sehingga membosankan. Lagi pula, tidak dapat mengeksplorasi semua informasi yang ada dalam pikiran semua siswa. Dengan demikian untuk memperoleh hasil diskusi yang maksimal tentu masih sangat jauh.

Kekurangberanian siswa berpendapat merupakan fakta umum yang banyak dijumpai dalam diskusi di kelas. Kekurangberanian siswa mengutarakan gagasan diakui oleh banyak siswa di antaranya karena ”malu” jika pendapat mereka salah. Jadi, siswa (meski tak semua) ternyata belum memiliki pemahaman yang benar tentang proses belajar yang dipastikan (akan) selalu menghadirkan dua sisi yang berbeda, yakni ada benar; ada salah. Barangkali (selama ini) siswa hanya mengerti bahwa dalam belajar itu selalu dituntut ”benar”, seperti menjawab soal harus benar, berpendapat harus betul, dan mengajukan pertanyaam harus sempurna. Siswa belum bisa memahami bahwa sebetulnya ”salah” atau ”kesalahan” dalam proses belajar itu hal yang sah-sah saja. Artinya, dalam proses belajar, siswa boleh mengalami ”kesalahan”. Rasanya belum pernah ada dalam proses belajar tentang apa pun, tak dijumpai kesalahan. Kesalahan senantiasa dijumpai secara alamiah. Bahkan, melalui ”kesalahan” itu, siswa bisa belajar untuk mencapai ”benar” atau ”kebenaran”. Dan hampir dapat dipastikan meraih yang ”benar” itu selalu melewati fase-fase yang ”salah”. Contoh sederhana, Anda dapat naik sepeda (itu) pasti melalui jatuh-bangun naik sepeda terlebih dahulu. Tak ada yang tiba-tiba langsung terampil bersepeda.

Di samping ada siswa yang memiliki gagasan, tapi malu mengutarakan; ada juga siswa yang benar-benar tak memiliki ide pemikiran. Malu berpendapat sekalipun mempunyai gagasan dan tak memiliki ide pemikiran karena malas, bisa saja mengantarkan siswa menjadi pribadi yang ”mengikut” saja. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri dan karenanya tak mempunyai posisi tawar. Mereka lemah sehingga mudah dipengaruhi, dikendalikan, dan dikuasai. Dengan demikian, apa pun yang dihasilkan oleh kelas diskusi semacam ini tak dapat mewakili hasil kerja kelompok. Karena sejatinya yang dihasilkan itu buah pemikiran satu atau dua siswa yang (mungkin) mendominasi dalam kelompok.

Realitas di atas serupa dengan kenyataan sehari-hari yang dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Tengok saja, misalnya, kumpulan ibu-ibu pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), kumpulan rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW), dan kelompok karang taruna. Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan agaknya jarang ada sesi tanya-jawab yang ”hidup”. Meski pemimpin pertemuan (Ketua RT/RW, Ketua PKK, dan sesepuh/tua-tua desa) telah menawarkan kepada warga agar mau bertanya atau mengusulkan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan dan keberadaan masing-masing perkumpulan, ternyata lebih banyak dijumpai suasana sesi yang sunyi-senyap. Sangat sedikit atau bahkan tak ada yang usul dan bertanya. Warga cenderung pasif. Mereka lebih banyak mengikuti apa yang dikatakan pemimpin.

Hal itu barangkali mengisyaratkan bahwa kebiasaan diskusi telah mulai luntur di masyarakat kita. Padahal, kebiasaan diskusi, secara kultural, telah ada sejak lama di negeri ini. Saya masih ingat di kampung saya (Jawa) ada istilah ”rembug desa”. Ketika saya masih kecil dulu, rembug desa menjadi momen penting untuk menentukan arah kebijakan desa. Rembug desa merupakan forum tertinggi untuk menentukan keputusan-keputusan penting bagi kemajuan desa. Oleh karena itu, rembug desa dihadiri oleh seluruh warga desa, yang biasanya difasilitasi oleh perangkat desa.

Kini, kesibukan yang hampir menimpa banyak orang karena tuntutan zaman, semakin menjauhkan forum semacam rembug desa itu dari dinamika masyarakat. Betapa sulitnya memperjumpakan banyak orang dalam satu wilayah untuk merembug/mendiskusikan kepentingan-kepentingan wilayah setempat. Ada banyak alasan orang tidak dapat menghadiri pertemuan. Ada kesibukan ini; kesibukan itu; atau apalah.

Maka, sebagai sebuah alternatif membudayakan (kembali) diskusi, ranah sekolah merupakan komunitas yang tak dapat diabaikan begitu saja. Sebab, komunitas sekolah sebagai komunitas homogen yang terkontrol akan sangat memudahkan mempraktikkan nilai-nilai diskusi.

2 komentar:

  1. ya, saya sangat setuju dan memang seharusnya sekolah menjadi tempat belajar berdiskusi, berdemokrasi, penegakan hukum. namun masih banyak kita temukan justru sebaliknya, guru masih menanamkan sikap otoriter, menang sendiri, tidak bisa salah dan serba bener. sedikit sekali guru berani meminta maaf jika terjadi kesalahan.
    jadi jangan salahkan para politisi yang mementingkan diri sendiri, karena mereka dilahirkan dari proses pendidikan yang otoriter

    BalasHapus
  2. bila budaya diskusi sudah tertanam di para siswa, maka mereka akan terbiasa mengadakan muswarah dalam membahas suatu masalah. sekaligus mengejarkan siswa berdiplomasi, bukannya main kekerasan.:)

    BalasHapus

""