Rabu, 08 September 2010

Antikorupsi, Pendidikan Untuk Semua

Antikorupsi, Pendidikan Untuk Semua

Ini yang menarik. Ketika pemerintah begitu genjarnya memerangi tindak korupsi sebagai sebuah penyimpangan sosial, yang hingga kini belum juga banyak menghasilkan ”buah”, melalui Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Republik Indonesia, pemerintah hendak menambah ”kekuatan” perang melawan korupsi melalui jalur pendidikan formal sejak pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi (PT). Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan antikorupsi. Pendidikan tersebut direncanakan teraplikasi sejak 2011. Jadi, jelasnya di sekolah-sekolah kelak ada pendidikan antikorupsi, sekalipun mungkin tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran (mapel) pendidikan antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi, bagian dari pendidikan karakter, akan dimasukkan dalam mapel-mapel tertentu, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Tetapi, diakui atau tidak, pendidikan antikorupsi itu sejujurnya telah dilakukan oleh guru di sekolah sejak lama. Hanya memang, muatan pendidikan antikorupsi itu tidak tersurat dalam kurikulum. Hal yang sangat sederhana, misalnya, ketika ada siswa terlambat datang di sekolah, tidaklah dibiarkan begitu saja, tapi diberi nasihat agar di lain hari hal serupa tidak terulang. Terlambat masuk sekolah boleh jadi contoh kecil korupsi (waktu) di sekolah. Demikian juga terhadap siswa yang menyontek pekerjaan teman/buku ketika ulangan. ”Tindakan” yang dikenakan kadang tak cukup hanya diberi nasihat, tapi dikenai sanksi.

Itu berarti, sekali lagi, pendidikan antikorupsi telah direalisasikan di sekolah (sejak lama). Bahkan, termasuk aspek hukumnya sekalipun sedikit telah dikenalkan juga sejak dini. Hal itu tidak lain agar para siswa mengenal tata hidup berkomunitas yang benar. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Kalau melanggar hukum ada konsekuensi yang harus ditanggung. Saya pikir, siswa telah paham betul bahwa berbuat salah itu ada sanksinya, sedangkan berbuat benar itu ada penghargaannya. Ini adalah bagian dari pembangunan karakter.

Ikhtiar seperti itu dimaksudkan agar membawa para siswa kelak ketika dewasa terjun ke masyarakat, telah memiliki karakter yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka dapat mempraktikkan hidup benar/sesuai hukum di tengah-tengah masyarakat, baik dalam hubungan kerja maupun hubungan sosial lainnya. Hanya, yang menjadi persoalan mengapa tindak korupsi dari waktu ke waktu, di negeri ini, tetap saja ada, bahkan cenderung bertambah? Apa yang salah pada pendidikan di sekolah? Mungkinkah penanaman pendidikan karakter di sekolah kurang? Boleh jadi benar. Maka, tepat sudah jika pemerintah hendak menerapkan pendidikan karakter (di antaranya pendidikan antikorupsi) di sekolah.

Akan tetapi, jangan lupa bahwa masyarakat, yang sebenarnya sebagai laboratorium pendidikan itu, justru memiliki peran besar dalam pembangunan karakter anak bangsa. Taruhlah misalnya, di sekolah siswa telah dihayatkan hidup bersih. Jauh dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi, ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat (ternyata) banyak dijumpai pelanggaran hukum. Bahkan, pelanggaran hukum itu ternyata juga tidak diselesaikan secara berkeadilan. Bukankah itu bisa menjadi referensi dahsyat bagi pembentukan karakter anak bangsa?

Maka, tak perlu heran manakala dijumpai pejabat korup, padahal ketika pelajar/mahasiswa mereka termasuk pelajar/mahasiswa yang bertanggung jawab, berdisiplin, dan berprestasi. Kenyataan semacam itu di negeri kita tercinta ini sangatlah berjibun jumlahnya. Dan, ngerinya, fakta itu merambah nyaris di hampir semua tataran kehidupan, baik di lembaga-lembaga yang bersifat sekuler maupun yang bernuansa agamis.

Itulah sebabnya, agaknya kurang fair jika pemerintah berkemauan keras menanamkan nilai-nailai antikorupsi lewat sekolah (yang tentu diperuntukkan bagi anak-anak), tapi tanpa bersikap tegas terhadap pelaku korup yang telah menjadi-jadi di negeri ini. Pembelajaran karakter dengan demikian harus digemakan di seluruh lapisan kehidupan, tak cukup (hanya) di sekolah, tapi di keluarga, masyarakat, lembaga swasta, dan instansi. Tanpa membiarkan sedikit pun celah lapisan kehidupan terbebas dari sentuhan pendidikan karakter, yang di dalamnya terkandung pendidikan antikorupsi. Karena, sekalipun pelajar/mahasiswa digladi terus perilaku antikorupsi, tak akan membawa banyak hasil, jika ketika mereka memasuki komunitas yang lebih luas ”perilaku korup” ternyata masih banyak berseliweran di hadapan mereka.

Maka, kalau selama ini digembar-gemborkan perang melawan korupsi; kini, harus berubah menjadi ”gerakan nyata” melibas korupsi, siapa pun oknumnya, tanpa pandang bulu. Keberanian harus dinyatakan bagi semua. Pendidikan antikorupsi di sekolah: yes! Pendidikan antikorupsi di keluarga, masyarakat, lembaga swasta, dan instansi: yes, yes!

4 komentar:

  1. Pak,
    pendidikan anti korupsi yang menurut saya mudah barangkali adalah mengadakan warung 'kejujuran'

    Adakan satu kotak makanan di muka aula misalnya trus sediakan juga sebuah kaleng terbuka. Setiap siswa yang mau beli silakan ambil sendiri dan silakan bayar sendiri. Kalau ada jumlah uang yang tak imbang, brarti masi ada bibit2 korupsi :)

    BalasHapus
  2. ya menurut saya harus nyatalah ga cuma slogan atau apalah ..mending langsung aja

    BalasHapus
  3. di Bali lagi gempar berita pembunuhan, berita ini ngalahin korupsi, udah bosen mungkin ngebahasnya..hehe

    BalasHapus
  4. Benar sekali pendidikan yang satu ini wajib dimiliki oleh semua orang

    BalasHapus

""