Jumat, 19 November 2010

Mengharap Rekrutmen CPNSD yang Bersih


Mengharap Rekrutmen CPNSD yang Bersih

Sampai saat ini, di negeri tercinta ini, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) masih menjadi idaman sebagian besar warga. Karena, telah terpola anggapan menjadi PNS hidup lebih sejahtera. Masa tua senantiasa terjamin karena meski sudah tidak bekerja masih mendapat pensiun setiap bulan. Bahkan, manakala ada kenaikan gaji PNS, para purna bakti itu pun turut merasakan.

Maka, tidaklah mengherankan ketika rekrutmen calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) dibuka, warga berjubel mendaftar. Bisa saja, misalnya, satu formasi hanya dibuka untuk lima tenaga, tetapi yang memasukkan lamaran puluhan bahkan sampai ratusan orang. Berjubelnya pendaftar, kini, telah dapat diatasi dengan mendaftar secara online. Yang belum dapat diatasi hingga kini adalah keantusiasan warga yang ”begitu tinggi” menjadi PNS. Seakan-akan tak ada pilihan (profesi) lain.

Membludaknya pelamar ternyata membawa dampak tersendiri, yang dari dulu hingga sekarang terus ada, yakni tertiupnya rumor yang memrihatinkan di tengah-tengah masyarakat. Yaitu adanya jual-beli CPNSD. Yang menjual tentu pejabat yang berwenang, sementara yang membeli adalah warga yang memburu profesi PNS.

Saya katakan ”rumor” karena saya sendiri belum pernah mengetahui secara langsung perilaku jual-beli CPNSD itu. Akan tetapi, suara-suara tentang yang satu itu sangat santer di masyarakat. Apalagi menjelang dan saat penerimaan CPNSD. Sungguh (sangat) ramai.

Saya amat terkejut ketika suatu saat berbincang-bincang dengan seorang mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satu kabupaten di Jawa Tengah (Jateng) mengatakan bahwa partainya (ketika dia masih menjabat anggota dewan) pernah ”meminta” jatah sekian puluh CPNSD kepada bupati jika bupati itu ingin terpilih lagi di periode berikutnya. Bahkan, kini, yang tersebar di masyarakat adalah bupati/wali kota dapat saja memanfaatkan ”orang luar” (bukan pejabat) sebagai broker CPNSD sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terus memantau ”gerak-gerik” pejabat, tak mampu mengendusnya.

Semua itu benar apa tidak, saya kurang berani memastikan. Tapi, kalau memang benar tentu sulit (untuk) dibuktikan. Sebab, ”penjual” dan ”pembeli” sama-sama membutuhkan. Jadi mereka tentu tak hendak berkomentar. Padahal jika disadari, dampak sistemiknya sangat mematikan banyak aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Karenanya, rekrutmen CPNSD yang bersih menjadi (sebuah) keniscayaan sebagai investasi masa depan bersama.

2 komentar:

  1. Saya kok lebih setuju perekrutan CPNS kembali dikelola pusat saja, Pak.

    BalasHapus
  2. pasca-Otoda, ternyata praktik rekruitment cpns makin menyengat bau busuknya, pak. konon malah ada tawar-menawar secara langsung. doh!

    BalasHapus

""