Kamis, 19 Mei 2011

Pendidikan (Indonesia) yang Menyedihkan


MENYEDIHKAN:
Membangun karakter generasi
penerus bangsa dalam situasi
yang menyedihkan
.

Kalau ada sebagian orang merumorkan kiamat jatuh pada 21 Mei 2011; di Indonesia, dunia pendidikan barangkali tidak teramat salah jika dikatakan  telah “mendekati” kiamat. Dunia pendidikan di Indonesia, yang seharusnya membangun karakter anak bangsa, ini justru menciptakan anak bangsa kehilangan karakter mulia. Padahal, begitu santernya digembar-gemborkan tema pendidikan tahun ini, yaitu Pendidikan Karakter sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa”.  

Bagaimana mungkin pendidikan di Indonesia dapat menjadi pilar pembangunan/kebangkitan bangsa jika pada faktanya pendidikan di Indonesia mengalami kehancuran.  Kehancuran pendidikan di Indonesia, jika kita mau mengakui, sejatinya dapat dilihat berangkat dari hal yang (mungkin) menurut kita sederhana. Yaitu, bagaimana orientasi pendidikan di Indonesia yang berlangsung hingga saat ini. Orientasi nilai ternyata menjadi sangat berdampak pada kehancuran karakter anak bangsa, yang berarti kehancuran pendidikan.

Untuk memeroleh nilai keberhasilan, anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini, tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kurang bermoral. Dan, yang lebih menyedihkan lagi, ditengarai, tindakan anak-anak itu “didukung” oleh pihak sekolah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) (dalam Kompas.com, Senin, 25/4/2011 yang dimuat www.crayonpedia.org) membeberkan temuannya terkait kecurangan pada pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas (SMA) tahun ini. Kecurangan itu umumnya terjadi di DI Yogakarta, Aceh Utara, Bekasi, Probolinggo, Bengkulu, dan Lampung Tengah. Bahkan, kecurangan itu ditengarai terjadi sangat sistematis dan terorganisasi.   

Tentu saja, ada sekolah-sekolah di Indonesia ini yang masih menjaga “kemurnian hati” untuk tidak berbuat curang. Hanya, jumlahnya barangkali tidak seberapa dibandingkan dengan yang berbuat tidak senonoh. Artinya, ada banyak sekolah, baik negeri maupun swasta, yang kurang dapat menjaga tegakknya moral. Itu dilakukan dengan dalih untuk menjaga “eksistensi”: 100% lulus! Tetapi, menjaga eksistensi sekolah dengan cara begitu bukankah berarti telah terjadi pembohongan publik?

Semakin jelas hal tersebut terbukti dengan adanya ekspresi euforia anak-anak selepas pengumuman kelulusan kemarin, misalnya. Ada berapa banyak anak kita yang lulus (SMA/MA dan SMK) lantas mewujudkan euforia kelulusannya dengan melakukan sujud syukur? Tidak banyak, kalau tidak boleh dikatakan, tidak ada sama sekali. Kita dapat melihat, mereka lebih banyak berekspresi di jalan-jalan dengan mengendarai motor secara ugal-ugalan, mencorat-coret pakaian “kebesaran” sekolah, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya.

Fakta itu tarjadi tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok daerah. Dan telah banyak disiarkan lewat media. Seakan-akan pemerintah, dalam hal ini pihak pengatur ketertiban dan keamanan masyarakat, tidak memiliki nyali untuk mengendalikan ulah anak-anak ini. Betapa ngerinya kondisi moral generasi bangsa ini. Jadi, hal demikian itu menunjukkan bahwa keberhasilan nilai kelulusan tidak menjamin karakter anak bangsa ini (lebih) mulia. Ini sesungguhnya fenomena ironis. Di satu sisi, nilai kelulusan baik sekalipun entah bagaimana caranya, tetapi di sisi lain, moral kurang  -untuk menghindari kata “tidak”-  baik.

Parah, parah. Belum lagi, kekurangseriusan pemerintah dalam mendukung birokrasi pendanaan pendidikan. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda), membuat kelimpungan sekolah mencari dana talangan untuk operasional sekolah hanya karena dana bantuan operasional sekolah (BOS), yang tidak seberapa jumlahnya itu, tidak segera cair. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Muhammad Nuh (dalam http://www.republika.co.id yang dirilis www.siapbos.net, 10/5/2011) mengatakan, masih ada 20 daerah yang belum menyalurkan dana BOS tahap pertama 2011.  Kalau awalnya adanya pengalihan penanganan dana BOS itu diprediksi lebih mempermudah birokrasi pendanaan, tapi pada akhirnya (justru) mempersulit, bukankah hal itu menunjukkan bahwa jalannya pendidikan (Indonesia) semakin seret?

Dana BOS dikatakan tidak seberapa jumlahnya, itu karena dana BOS hanya cukup untuk memberikan pelayanan pendidikan pada batas minimal (standar pelayanan miminal). Katakan sederhananya, anak-anak cukup bisa membaca, menulis, dan berhitung. Cukup itu. Untuk menggali potensi-potensi yang lain, tidak ada dananya. Jadi, kreativitas anak akan sulit tergali karena keterbatasan dana. Apalagi, dengan adanya maklumat pemerintah tentang “Sekolah Gratis”,  semakin menjadikan sekolah tak bisa berkutik. Sekolah sulit mengembangkan program menumbuhkan kreativitas anak. Karena, tidak ada celah untuk dapat meminta dana dari masyarakat (orang tua), yang diakui atau tidak, sangat diperlukan untuk mengembangkan program pendidikan anak.

Sekolah, kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI),  tak berani mengambil kebijakan mandiri, misalnya, menarik dana dari masyarakat, sekalipun jelas-jelas dana itu untuk mengoptimalkan pembangunan pendidikan anak-anak. Karena kebijakan itu bukan kebijakan yang populer seperti yang dikehendaki pemerintah. Kalau ada sekolah berani mengambil kebijakan begitu, jangan-jangan pejabat elite sekolah tersebut lantas dimutasi. Bagaimana pendidikan di Indonesia tidak menuju ke masa kiamat jika penggeraknya saja diliputi rasa takut, khawatir, dan pesimis?

Ditambah lagi, pejabat-pejabat di level legislatif yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Betapa tidak, di beberapa tempat di wilayah nusantara ini, jelas-jelas masih banyak dijumpai sekolah tak layak untuk belajar, tapi mereka terus “berjuang” agar Istana Legislatif mereka segera dibangun dengan dana triliunan itu. Bukannya “berjuang” untuk, misalnya, 350 gedung sekolah dasar (SD) di Garut yang rusak berat dan 2.001 gedung sekolah di Bengkulu yang rusak parah (Tempo|interaktif, 23/2/2011 dan 20/9/2010). Padahal, tempat rapat mereka yang ada saat ini sebetulnya masih layak sebagai tempat bermusyawarah. Tetapi toh demikian mereka jarang menggunakan, karena lebih senang menggunakan hotel untuk musyawarah demi insentif. Ngeri bukan?

Kalau pejabat, yang memiliki banyak akses untuk menciptakan dunia pendidikan Indonesia lebih maju, saja ternyata hanya memikirkan dirinya sendiri, bukankah ini menandakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia berada di jurang kiamat? 

7 komentar:

  1. Kita semua turut prihatin, Pak.

    BalasHapus
  2. Inilah wajah buram pendidikan kita pak...
    Tetep berkarya pak... oh ya ada lomba blog lagi pak tingkat provinsi dari BPTIKP khusus untuk guru. pendaftaran ditutup tanggal 31 Agustus 2011, nderek tah mboten?

    BalasHapus
  3. opini yang benar-benar mantap. tentu saja, kalian yang terjun ke dunia benar-benar klenik-klenik seperti ini.

    BalasHapus
  4. Sering saya juga tidak bisa mengerti mengapa hal ini bisa terjadi di negeri ini. Negeri kita tercinta. Prihatin saja tidak cukup. Kita harus mau bergerak untuk mengubahnya. Mengubah karakter siswa kita sendiri dengan merubah perilaku kita terhadap siswa.

    BalasHapus
  5. Semoga dengan seiring berjalannya waktu semua akan lebih baik Pak ....

    BalasHapus
  6. saya juga heran pak, uang spp mahal, apalagi ditambah fasilitas yang kurang memadai untuk jalannya pembelajaran setiap hari, saya hanya bisa berdoa untuk pendidikan indonesia di masa mendatang,,,

    BalasHapus
  7. Sekarang sudah 12 Mei 2013. berarti 2 thn. sudah sejak tulisan di posting di blog Bp. Bagaimana potret pendidikan di Indonesia.? 'GETTING WORSE'..! . Sy adalah seorang guru SMA swasta didaerah saya Praktik-Praktik yang Bp. paparkan semakin menggila, Sekolah justru menyesatkan generasi mendatang. Wahai sahabatku yang berlabel PENDIDIK. Selamatkan Pendidikan Indonesia.Mulailah dari lingkungan sekolah sendiri

    BalasHapus

""