Sabtu, 18 Juni 2011

Membangun Pendidikan yang Alamiah


Minggu-minggu ini yang menjadi topik pembicaraan di berbagai tempat adalah tentang pendidikan. Di warung kopi, perempatan jalan di komunitas tukang becak dan ojek, hingga di meja seminar membicarakan keberadaan pendidikan di negeri ini. Bukannya keberadaan tentang betapa baiknya pendidikan di negeri ini, tetapi buruknya. Keburukan pendidikan di negeri ini yang menjadi sorotan mata masyarakat. Barangkali tidak hanya masyarakat dalam, tetapi luar negeri juga. Hal itu sangat mungkin karena semakin canggihnya perangkat komunikasi.

Perihal buruknya potret pendidikan negeri ini menjadi semakin mencuat ke permukaan ketika akhir-akhir ini dipublikasikannya peristiwa yang diungkap oleh Ibu Siami lantaran anaknya, Alif Achmad Maulana, siswa SD 2 Gadel, Tandes, Surabaya, Jawa Timur, yang (maaf) diperdaya oleh gurunya untuk memberi contekan kepada peserta didik lain saat ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu. Yang, kemudian lebih sering disebut kasus contek masaal UN.

Belum reda persoalan itu, menyusul hal serupa, yang terjadi di SD 6 Petang, Pesanggrahan, Jakarta, terungkap kasus contek massal UN juga. Lagi-lagi guru menjadi sutradaranya, yang juga diketahui oleh kepala sekolah. Barangkali dua hal itu yang (baru) terungkap, yang bukan mustahil masih ada banyak kasus sejenis yang tidak terungkap. Jika memang demikian adanya, sekolah yang seharusnya sebagai tempat membangun karakter generasi bangsa, malah menjadi tempat tumbuhnya kebohongan massal. Guru dan kepala sekolah yang seharusnya mengembangkan sikap-sikap positif pada diri anak, malah berlaku sebaliknya.

Di mata batin awam saya, jika benar begitu, yang artinya sekolah (guru dan kepala sekolah) sungguh-sungguh menyekenario tindakan kotor semacam itu, tentu saja bukan tanpa sebab. Mereka (kita, pelaku pendidikan) berlaku curang barangkali disebabkan oleh pendidikan yang memang selama ini berlangsung tidak alamiah.

Ketidakalamian keberlangsungan pendidikan di negeri ini, paling tidak dapat diduga melalui dua sisi. Pertama, gengsi sekolah. Jika sekolah tidak meluluskan peserta didik dalam persentase yang relatif tinggi (bahkan sampai 100%) akan mendapat predikat sekolah tak berkualitas di mata masyarakat. Konsekuensinya, sekolah, terutama sekolah swasta,  akan dijauhi konsumen. Sekolah-sekolah negeri pun tampaknya tak jauh berbeda dengan swasta, terutama SD, sebab sekarang ini jumlah rombongan belajar  peserta didik SD setiap tahunnya cenderung menurun. Artinya, peserta didiknya berkurang. Hal itu ditandai dengan telah banyak SD yang dimerger.

Sekalipun, sebetulnya, SD negeri sedikit peserta didiknya, guru-guru dan kepala sekolah tetap mendapat gaji yang sama dengan andaikata memiliki peserta didik yang banyak. Karena, mereka pegawai negeri. Sehingga, kekhawatiran dijauhi masyarakat (andai dugaan ini benar) tidak perlu ada. Saya sedikit berkelakar, sekolah negeri ada muridnya atau tidak bukankah sama saja? Toh guru dan kepala sekolah tetap terima gaji yang jumlahnya tak berkurang. Ya apa tidak?

Kedua, beban struktural. Pendidikan yang sekarang ini desentralisasi, mau tidak mau, antardaerah berkompetisi untuk mendapatkan predikat yang terbaik di mata pusat. Daerah, yang bidang pendidikannya baik, yang sementara ini masih diukur melalui hasil UN, mendapat “nilai” baik di mata pusat. Pemimpin daerah (bupati/wali kota) jelas akan mendapat nama baik atas “keberhasilan” itu. Yang artinya, di bidang pendidikan, pemimpin daerah dinyatakan berhasil dalam memimpin daerahnya. Karenanya, setiap ritual UN berlangsung, disadari atau tidak, pemimpin daerah meminta pejabat yang berwenang untuk memperoleh “hasil” yang diharapkan. Mau tidak mau, pejabat yang berwenang itu menyanggupi, sekalipun barangkali, sedikit menekan bawahan. Apalagi sekolah pun juga ingin mendapat predikat baik di mata institusi yang lebih tinggi.

Predikat itu, disadari atau tidak, selalu melekat pada jabatan (pemangku pendidikan), yang keberadaannya selalu bergantung pada pemimpin daerah. Bisa saja logika sederhana ini benar. Yakni, kalau sekolah gagal UN, kepala sekolah “ditegur” dinas pendidikan. Demikian juga dinas pendidikan, akhirnya mendapat “teguran” pemimpin daerah. Konsekuensi dari “teguran” adalah eksistensi jabatan. Coba (kalau sudah begini) bagiamana?       

Kalau beban-beban serupa itu tidak menggelayuti pejabat dan pemangku pendidikan, tentu pendidikan di sekolah akan berjalan secara alamiah. Guru dan kepala sekolah akan mengelola pendidikan secara wajar-wajar saja. Sehingga, fenomena ironis yang terungkap lewat SD 2 Gadel dan SD 6 Petang, yang diusik banyak pihak mencederai pendidikan di negeri ini, tidak terjadi. 

1 komentar:

""