Minggu, 26 Juni 2011

Sentralisasi Pendidikan, Harus Bermotif Menyejahterakan Guru



Pendidikan, yang rencananya akan disentralisasi oleh pemerintah, lebih dilatarbelakangi model desentralisasi pendidikan yang sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah itu, ternyata tidak membawa arah pendidikan Indonesia lebih baik. Dari persoalan perekrutan, penempatan, pemutasian guru dan kepala sekolah, sampai ujian nasional, meninggalkan kesan kurang sedap. Perihal itu, diakui atau tidak, oleh Pusat dikatakan karena ranah pendidikan telah terbawa dalam pusaran perpolitikan daerah (Jawa Pos, Sabtu, 25/6).

Politik kotor daerah, yang ditandai dengan banyaknya pejabat daerah yang tersangkut kasus korupsi, manipulasi, nepotisme, koncoisme, dan kolusi, hingga dibuikan, disadari atau tidak, mewarnai juga ranah pendidikan dengan “warna” yang serupa. Pemimpin daerah yang terpilih oleh karena politik uang (money politic), mau tidak mau, akhirnya ketika memiliki kekuasaan akan menggunakan kekuasaannya itu untuk mengembalikan modal. Sehingga ranah-ranah yang dapat “dimainkan” dengan uang, yang boleh jadi termasuk ranah pendidikan, dimanfaatkan untuk menggali keuntungan.

Barangkali karena itulah, kita sering mendengar rumor, kalau ingin menjadi kepala sekolah, misalnya, harus menyetor uang ke yang berwenang. Baru  bisa diangkat kalau sudah menyetorkan uang, yang jumlahnya tentu saja puluhan juta rupiah. Ada juga rumor, yang ingin masuk pegawai negeri sipil harus pakai uang. Sekalipun hal itu sulit dibuktikan, tetapi boleh jadi memang benar. Sebab, meminjam sebuah ungkapan, rasanya tidak ada asap jika tidak ada apinya.

Begitu pun, tidak ada orang yang berani membuktikan kebenaran (fakta) rumor itu karena bagaimana mungkin orang yang bersangkutan mau membuktikan. Bukankah ketika “perilaku” itu dilakukan cukup empat mata saja? Tidak ada orang lain yang mengetahui? Atau kalau ada yang lain mengetahui, bukankah  mereka memang orang-orang yang telah menjadi satu tim? Tentu tidak ada orang yang mencuri berteriak dirinya pencuri di muka banyak orang bukan? Pasti dia akan digebuki massa. Ibu Siami, yang bersikap jujur saja, dikeroyok banyak orang.

Pendidikan yang telah diwarnai politik daerah, tentu saja akan dikelola sesuka hati pemimpin di daerah. Bisa saja orang yang tidak memiliki kompetensi bidang pendidikan, misalnya, ditempatkan di pendidikan hanya oleh karena ada pertalian sahabat/teman atau saudara. Menempatkan orang di bagian-bagian strategis dalam jajaran pemerintahan daerah (pemda) oleh karena sehaluan/seideologi/sepaham. Yang tidak sehaluan/seideologi/sepaham, sahabat/teman, dan saudara, sekalipun sangat kompeten di bidangnya, mustahil memiliki kewenangan. Maka, jangan heran jika di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten/kota, misalnya, yang memimpin adalah seorang yang bergelar sarjana hukum.

Yang barangkali perlu juga dicermati adalah “regulasi guru” yang dibuat pusat ternyata tidak selalu dipersepsi sama oleh daerah. Yang akhir-akhir ini mencuat di kalangan guru dan sekaligus meresahkannya adalah adanya penataan (kembali) guru yang didasarkan pada 24 jam tatap muka. Artinya, guru harus mengajar dalam 24 jam tatap muka di hadapan peserta didik dalam seminggu.  Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, memang dituliskan, beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

Sepertinya, oleh sebagian daerah, Pasal itu dijadikan acuan pokok, dengan (terkesan) mengabaikan Pasal 5 Ayat 1. Yaitu, dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu di wilayah kabupaten/kota, dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dengan cara: a) mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang diampunya dan/atau mengajar mata pelajaran lain yang tidak ada guru mata pelajarannya pada satuan administrasi pangkal atau satuan pendidikan lain; b) menjadi tutor program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau program pendidikan keaksaraan; c) menjadi guru bina atau guru pamong pada sekolah terbuka; d) menjadi guru inti/instruktur/tutor pada kegiatan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP); e) membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka), Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Kerohanian, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Pecinta Alam (PA), Palang Merah Remaja (PMR), Jurnalistik/Fotografi, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan sebagainya; f) membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk kegiatan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, sikap dan perilaku siswa dalam belajar serta kehidupan pribadi, sosial, dan pengembangan karir diri; g) melakukan pembelajaran bertim (team teaching) dan/atau; h) melakukan pembelajaran perbaikan (remedial teaching).

Jika ini yang akan terus digunakan oleh daerah untuk menata guru (sekali lagi tanpa mempertimbangkan Pasal 5 Ayat 1), barangkali ada banyak guru yang akhirnya bertambah resah gelisah karena akan sangat sulit mencari sekolah yang kekurangan guru. Dalam satu wilayah kabupaten/kota boleh jadi kelebihan guru. Dengan demikian, guru yang kekurangan minimal jam tatap muka dalam seminggu di sebuah kabupaten/kota jumlahnya banyak. Sejumlah guru tersebut akan terancam tidak mendapat sertifikasi guru karena guru yang dapat disertifikasi harus memenuhi paling tidak 24 jam tatap muka dalam seminggu. Dan, kemungkinan terpahit yang harus ditelan oleh guru jika ingin memenuhi minimal jam tatap muka itu harus mau mutasi ke luar daerah yang dimungkinkan masih membutuhkan guru. Tetapi, kalau pada faktanya setiap daerah (kabupaten/kota) kelebihan guru, hal itu tidak mungkin dapat dilakukan. Itu berarti, kelak ada banyak guru yang tidak dapat sertifikasi.

Penataan guru di daerah (kabupaten/kota) memang harus selesai paling tidak 2011 ini karena dalam Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 itu, pada Pasal 5 Ayat 2, berbunyi: Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini (30 Juli 2009, pen), dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota harus selesai melakukan perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten/kota.

Akan tetapi, jika penataannya tidak hati-hati (misalnya bersikap abai terhadap salah satu bagian dari Permendiknas itu) karena di antaranya diburu oleh batas waktu, akan ada banyak guru yang “tersakiti”. Penataan ini barangakali satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Tidak hanya berbeda saat start menata, tetapi juga dalam memersepsi pasal-pasal Permendiknas itu. Artinya, mungkin jauh-jauh hari sudah ada kabupaten/kota yang menata guru, tetapi ada juga yang menjelang batas waktu habis, baru menata. Demikian juga, barangkali ada kabupaten/kota yang memberlakukan Pasal 5 Ayat 1, tetapi ada juga yang mengabaikannya. Bahkan, bisa saja antara dinas pendidikan dan departemen agama berbeda dalam memersepsikan Permendiknas itu.

Oleh karena itu, munculnya semangat pusat untuk menjadikan pendidikan tersentralisasi, seharusnya berangkat dari motif menyejahterakan guru sehingga dinamika  pendidikan Indonesia lebih (bisa) dinikmati pula secara sejahtera oleh seluruh warga bangsa ini. Semoga.

1 komentar:

  1. Sebagai Guru Okelah kalo begitu,,, saya setuju :)

    BalasHapus

""