Senin, 04 Juli 2011

Kekhawatiran Sekolah Swasta


Tidak semua sekolah swasta, karena kekhasannya, diminati masyarakat. Memang harus diakui, di banyak kota besar, ada banyak sekolah swasta yang menjadi incaran masyarakat karena berkualitas. Sekalipun masyarakat harus mengeluarkan banyak biaya tetap saja ditempuh karena kualitasnya telah terbukti. Tetapi, sebaliknya, ada banyak sekolah swasta yang dijauhi oleh masyarakat karena kualitasnya lebih rendah ketimbang negeri. Umumnya yang demikian itu berada di kota-kota kecil, meski bisa saja ditemukan di kota-kota besar. Karenanya, sekolah-sekolah swasta di kota-kota kecil, yang cenderung rendah kualitas lebih banyak menjadi pilihan terakhir. Setelah anak tidak diterima di negeri, baru menuju ke swasta.

Itulah sebabnya, akhir-akhir ini, banyak sekolah swasta yang mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran itu dikarenakan adanya kemungkinan sekolah-sekolah negeri menambah ruang kelas baru (RKB). Barangkali RKB itu tidak harus baru. Beberapa teman guru mengatakan, di sekolahnya jumlah kelas ditambah dengan cara memanfaatkan ruang-ruang yang dulunya kurang termanfaatkan. Bertambahnya kelas itu terjadi karena adanya tuntutan setiap guru harus memiliki minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu. Jika tidak memenuhi itu, guru tersebut harus mencari tambahan jam di sekolah lain. Penataan guru yang harus memenuhi minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu itu, di beberapa daerah, termasuk di Kudus, Jawa Tengah, ditarget akhir Juli 2011 ini selesai. Hal itu sepertinya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, yang diberlakunya sejak 30 Juli 2009.

Kekhawatiran sekolah swasta itu boleh jadi karena dengan bertambahnya kelas baru di beberapa sekolah negeri akan mengurangi animo masuknya peserta didik ke sekolah tersebut. Sebab, bagaimana pun juga, sekolah negeri tetap menjadi pilihan yang pertama masyarakat pengguna jasa pendidikan. Dengan dibukanya kelas baru, dapat dipastikan banyak anak yang memilih ke sekolah negeri tersebut sekalipun barangkali ruang kelasnya masih kurang memenuhi persyaratan sebagai kelas yang baik. Akibatnya, sekolah swasta tidak akan kebagian calon peserta didik. Dan, kenyataan itu, di masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2011 ini sudah dirasakan oleh beberapa sekolah swasta.

Dan, bukan tidak mungkin, yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan itu akhirnya mengurangi tenaga pengajar atau tenaga yang lain karena memang peserta didiknya berkurang. Dengan berkurangnya peserta didik berarti berkurang pula pemasukan. Tidak mungkin dalam kondisi keuangan yang minim tetap mempertahankan jumlah karyawan. Atau,  jika memang jumlahnya tetap dipertahankan, gaji/honor mereka akan mengalami penyusutan. Padahal, kita tahu bahwa gaji/honor guru dan karyawan sekolah-sekolah swasta (di kota-kota kecil)  jauh di bawah gaji guru dan karyawan pegawai negeri. Dengan begitu, hidup yang boleh dikatakan sudah berada pada taraf kurang sejahtera justru semakin dibuat lebih kurang sejahtera lagi.

Jika kondisi demikian tidak diperhatikan oleh pihak yang berwenang, jelas akan menimbulkan kerasahan banyak orang. Yang, bukan tidak mungkin (akhirnya) mengakibatkan berbagai perilaku sosial yang menyimpang. Itulah sebabnya, perlu ada pemahaman yang “lebih pasti” lagi oleh pihak berwenang penentu kebijakan dalam menata guru yang harus memenuhi minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu itu. Bukankah sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang  Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan itu, atas kekurangan jam tatap muka dapat ditutup dengan cara lain? Menurut pemahaman saya, Pasal 5 dalam Permendiknas itu, dapat digunakan sebagai solusinya. Agar, di samping guru (negeri) memenuhi tuntutan minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu, sekolah-sekolah swasta tidak mengalami kekhawatiran kehabisan peserta didik.

3 komentar:

  1. Mengakibatkan perilaku sosial yang menyimpang, mungkin hal ini yang tidak sempat dipikirkan oleh pemegang kebijaksanaan pendidikan di negeri ini. Semoga segera ada solusi yang lebih arif dan bijaksana. Amin.

    BalasHapus
  2. gejala itu sudah muncul secara rutin hampir setiap tahun ajaran baru, pak. antara sekolah negeri dan swasta terdekat tak jarang terjadi sedikit cek-cok. lebih2 setelah muncul kebijakan kewajiban mengajar 24 jam. jelas, perlu mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan.

    BalasHapus

""